ANALISIS YURIDIS TERKAIT BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH DI DALAM HAK KONSTITUSONAL WARGA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian ketentuan batas usia bagi bakal calon kepala daerah dengan menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024, serta dianalisis melalui sudut pandang fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder, meliputi regulasi yang berlaku, putusan peradilan, literatur ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penetapan batas usia calon kepala daerah yang didasarkan pada waktu pelantikan memberikan peluang yang lebih adil dalam menjamin pemenuhan hak politik warga negara, sekaligus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan asas nondiskriminatif. Dalam kajian fiqh siyasah, kriteria kepemimpinan tidak semata-mata diukur melalui batas usia administratif, melainkan juga mencakup integritas moral, keluhuran etika, dan kematangan spiritual. Oleh karena itu, sinergi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah menjadi fondasi penting dalam merumuskan persyaratan kepemimpinan kepala daerah yang berkeadilan, bermutu, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.