DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP MEKANISME PEMILU DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi pengaruh dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 62/PUU-XXII/2024 pada mekanisme pemilihan umum di Indonesia, khususnya terkait perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Metode penelitian yang dipergunakan bersifat normatif-hukum, dan pendekatan hukum dan konseptual bertujuan untuk mengkaji materi hukum primer maupun sekunder. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya putusan ini menandai fase baru dalam demokrasi Indonesia dengan menegaskan bahwasanya ambang batas kepresidenan dalam Pasal 222 UU Pemilu harus ditinjau ulang demi menjamin hak konstitusional partai politik. Penghapusan hambatan administratif ini merupakan upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat serta mengoreksi praktik demokrasi elitis yang membatasi partisipasi partai kecil. Namun, hilangnya ambang batas berpotensi memicu fragmentasi politik yang dapat memperumit stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif. Hal penting yang ditemukan adalah perlunya kedewasaan politik dalam membangun koalisi berbasis ideologi serta penyesuaian regulasi operasional oleh KPU agar selaras dengan mandat putusan ini. Secara hukum, MK telah mempertegas perannya sebagai pelindung konstitusi dalam menyeimbangkan keterbukaan politik dan efektivitas sistem presidensial.