POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 menunjukkan kecenderungan menguatnya praktik politik dinasti yang ditandai oleh dominasi kekuasaan politik dalam lingkaran keluarga dan elite tertentu. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap pelemahan kedaulatan rakyat, karena kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara setara dalam kompetisi politik semakin terbatas. Politik dinasti tidak hanya mempersempit ruang persaingan yang adil, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas demokrasi substantif, di mana partisipasi politik warga cenderung bersifat prosedural dan kurang berpengaruh terhadap arah kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik dinasti sebagai variabel yang berkontribusi terhadap kemerosotan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, dengan menggunakan perspektif hukum dan teori demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, filosofis, dan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian kepustakaan terhadap regulasi pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik dinasti tidak dilarang secara eksplisit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, praktik tersebut secara substansial bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Politik dinasti cenderung melanggengkan hegemoni elite, mengikis asas kesetaraan politik, serta mereduksi demokrasi menjadi mekanisme formal belaka. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, pembenahan sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, serta peningkatan pengawasan pemilu guna menjamin keberlanjutan demokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.